• Kode Etik Pengacara/Advokat :: Etika Profesi

    KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA
    KODE ETIK
    ADVOKAT INDONESIA
    IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN
    PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA
    INDONESIA (HAPI) SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN
    HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)
    DISAHKAN PADA TANGGAL:
    23 MEI 2002
    DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
    PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI JAKARTA 2002
    KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

    PEMBUKAAN
    Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan
    sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan
    profesinya.
    Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada
    dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang
    didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada
    Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.
    Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak
    hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman
    sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.
    Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi,
    serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi
    oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui
    setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi
    anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan
    kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.
    Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam
    menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada
    setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada
    klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Yang dimaksud dengan:
    a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar
    pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik
    sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai
    konsultan hukum.
    b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau
    bantuan hukum dari Advokat.
    c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai
    Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang
    menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
    yang berlaku.
    e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi
    advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat
    sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa
    pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
    f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat
    berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

    BAB II
    KEPRIBADIAN ADVOKAT
    Pasal 2
    Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
    Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral
    yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi
    hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah
    jabatannya.
    Pasal 3
    a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang
    yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak
    sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat
    menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis
    kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
    b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh
    imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
    c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi
    oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum
    Indonesia.
    d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
    e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang
    diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena
    penunjukan organisasi profesi.
    f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan
    kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
    g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat
    (officium nobile).
    h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak
    namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
    i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara
    (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat
    dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau
    oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia
    menduduki jabatan tersebut.

    BAB III
    HUBUNGAN DENGAN KLIEN
    Pasal 4
    a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan
    jalan damai.
    b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien
    mengenai perkara yang sedang diurusnya.
    c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya
    akan menang.
    d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan
    kemampuan klien.
    e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
    f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama
    seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
    g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar
    hukumnya.
    h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien
    secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan
    antara Advokat dan klien itu.
    i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat
    yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan
    kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak
    mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
    j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus
    mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut,
    apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang
    bersangkutan.
    k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian
    kepentingan klien.

    BAB IV
    HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT
    Pasal 5
    a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati,
    saling menghargai dan saling mempercayai.
    b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam
    sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik
    secara lisan maupun tertulis.
    c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan
    dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa
    dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
    d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
    e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat
    menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada
    Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya
    apabila masih ada terhadap Advokat semula.
    f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru,
    maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang
    penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat
    terhadap klien tersebut.

    BAB V
    TENTANG SEJAWAT ASING
    Pasal 6
    Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan
    profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

    BAB VI
    CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
    Pasal 7
    a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara
    dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang
    bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “Sans Prejudice “.
    b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat
    akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka
    pengadilan.
    c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim
    apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan
    surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum” maka hendaknya seketika itu
    tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat
    pihak lawan.
    d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim
    apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
    e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan
    oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara
    pidana.
    f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu
    perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut
    hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
    g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan
    dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi
    tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang
    dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas
    hukum baik perdata maupun pidana.
    h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
    (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
    i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai
    perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

    BAB VII
    KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK
    Pasal 8
    a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya
    dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa
    dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,
    undang-undang dan Kode Etik ini.
    b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk
    pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
    c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat
    merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
    d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan
    namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang
    bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
    e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi
    untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau
    dengan tulisan.
    f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau
    untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat
    mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan
    yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang
    wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
    g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila
    timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara
    dengan kliennya.
    h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu
    lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang
    diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia
    berhenti dari pengadilan tersebut.

    BAB VIII
    PELAKSANAAN KODE ETIK
    Pasal 9
    a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
    b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan
    Kehormatan.

    BAB IX
    DEWAN KEHORMATAN
    Bagian Pertama
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 10
    1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode
    Etik yang dilakukan oleh Advokat.
    2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
    a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
    b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
    3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan
    Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
    4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
    a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat
    Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
    b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana
    teradu sebagai anggota;
    c. Pengadu/Teradu.

    Bagian Kedua
    PENGADUAN
    Pasal 11
    1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan,
    yaitu:
    a. Klien.
    b. Teman sejawat Advokat.
    c. Pejabat Pemerintah.
    d. Anggota Masyarakat.
    e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu
    menjadi anggota.
    2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan
    Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut
    kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
    3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode
    Etik Advokat.

    Bagian Ketiga
    TATA CARA PENGADUAN
    Pasal 12
    1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik
    Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada
    Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau
    Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
    2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan
    kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
    3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka
    Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan
    Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
    4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan
    Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada
    Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu
    baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

    Bagian Keempat
    PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
    Pasal 13
    1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai
    surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya
    dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada
    teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan
    tersebut.
    2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus
    memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
    yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
    3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban
    tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua
    dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat
    peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah
    melepaskan hak jawabnya.
    4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan
    dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat
    segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
    5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu
    selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan
    panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan
    yang sudah ditetapkan tersebut.
    6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling
    tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
    7. Pengadu dan yang teradu:
    a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang
    jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
    b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
    8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
    a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
    b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau
    hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan
    langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan
    mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan
    dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung
    mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
    c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau
    pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan
    saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
    9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
    a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas)
    hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
    b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan
    yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan
    lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
    berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau
    kepentingan organisasi.
    c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang
    sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
    d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu,
    yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

    Bagian Kelima
    SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
    Pasal 14
    1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya
    atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua
    Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
    2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis
    Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta
    mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
    3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan
    untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia
    berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
    4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau
    menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh
    Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
    5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang
    terbuka.

    Bagian Keenam
    CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
    Pasal 15
    (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti
    dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan
    yang dapat berupa:
    a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
    b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi
    kepada teradu;
    c. Menolak pengaduan dari pengadu.
    (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan
    menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
    (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan
    mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak
    yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu
    persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
    (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan
    keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
    (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila
    berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang
    bersangkutan.

    Bagian Ketujuh
    SANKSI-SANKSI
    Pasal 16
    1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
    a. Peringatan biasa.
    b. Peringatan keras.
    c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
    d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
    2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat
    dapat dikenakan sanksi:
    a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
    b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi
    kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang
    pernah diberikan.
    c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya
    berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau
    bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi
    melakukan pelanggaran kode etik.
    d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran
    kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan
    profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan
    terhormat.
    3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan
    untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
    4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
    dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada
    Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

    Bagian Kedelapan
    PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
    Pasal 17
    Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan
    keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:
    a. Anggota yang diadukan/teradu;
    b. Pengadu;
    c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
    d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
    e. Dewan Kehormatan Pusat;
    f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan
    hukum yang pasti.

    Bagian Kesembilan
    PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT
    Pasal 18
    1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan
    Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut
    kepada Dewan Kehormatan Pusat.
    2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus
    disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh
    satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
    3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang
    bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)
    hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat
    kepada pihak lainnya selaku terbanding.
    4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam
    waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
    5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori
    Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
    6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi
    dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan
    Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
    7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan
    Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
    8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya
    3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu
    merangkap Ketua Majelis.
    9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis
    Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta
    mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
    10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu
    yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh
    anggota Dewan lainnya yang tertua.
    11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas
    perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang
    bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
    12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan
    langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
    asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar
    perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
    13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan
    Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat
    banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

    Bagian Kesepuluh
    KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
    Pasal 19
    1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan
    Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
    2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam
    sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya
    telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
    3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat
    diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
    4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,
    salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
    a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
    b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
    c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
    d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
    e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
    f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
    5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan
    Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi
    untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

    Bagian Kesebelas
    KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN
    Pasal 20
    Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan
    Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya
    dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar
    diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

    BAB X
    KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN
    Pasal 21
    Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan
    bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik
    yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

    BAB XI
    ATURAN PERALIHAN
    Pasal 22
    1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan
    dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
    (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara
    Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum
    Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang
    dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia
    tanpa terkecuali.
    2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam
    ayat 1 pasal ini.
    3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam
    ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam
    hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan
    pemerintah.
    4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan
    kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan
    dengan Kode Etik Advokat ini.
    Pasal 23
    Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum
    berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan
    diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

    BAB XXII
    PENUTUP
    Pasal 24
    Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

    Ditetapkan di : Jakarta
    Pada tanggal : 23 Mei 2002
    Oleh :
    1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
    Ttd. Ttd.
    H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
    Ttd. Ttd.
    Denny Kailimang, S.H. Teddy Soemantry, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
    Ttd. Ttd.
    H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E. Suherman Kartadinata, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
    Ttd. Ttd.
    Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
    Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua
    5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
    Ttd. Ttd.
    Soemarjono S., S.H. Hafzan Taher, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
    Ttd. Ttd.
    Trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng T. Santoso, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
    Ttd. Ttd.
    H. A. Z. Arifien Syafe’i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    PERUBAHAN I
    KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
    Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia
    (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan
    Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan
    Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan
    Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal
    24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga
    seluruhnya menjadi :
    BAB XXII
    PENUTUP
    Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.
    Ditanda-tangani di: Jakarta
    Pada tanggal: 1 Oktober 2002
    Oleh:
    KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:
    1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
    Ttd. Ttd.
    H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
    Ttd. Ttd.
    Denny Kailimang, S.H. Teddy Soemantry, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
    Ttd. Ttd.
    H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E. Suherman Kartadinata, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
    Ttd. Ttd.
    Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
    Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua
    5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
    Ttd. Ttd.
    Soemarjono S., S.H. Hafzan Taher, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
    Ttd. Ttd.
    Trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng T. Santoso, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal
    7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
    Ttd. Ttd.
    H. A. Z. Arifien Syafe’i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H.
    Ketua Umum Sekretaris Jenderal

    Sumber : Asosiasi Advokasi Indonesia

One Responseso far.

  1. arta says:

    Dear Mbak Yulia,
    Saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kami sekarang ini mengalami masalah tanah. Kami sudah memiliki pengacara, dan sebelumnya pengacara ini sudah setuju menghandle kasus kami ini sampai pengadilan dimana kami harus memberikan biaya operasional nya dan x% dari tanah apabila berhasil menang.
    Setelah berjalannya proses kami kurang sreg dengan kecakapan pengacara tsb.
    Yang ingin saya tanyakan dan mohon infonya ya, kalo kami memutuskan tidak menggunakan pengacar tsb, apakah ada kompensasi yang harus kami bayarkan atau hal lainnya ?
    Mohon bantuannya ya mbak, trima kasih banyak sebelumnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *